MATERI EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN SULISTYO

KLIK JUGA TEORI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI 1 Ruanglingkup perencanaan pembangunan Perencanaan adalah suatu alat untuk mencapai tujuan : a. agar ada pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian tujuan perencanaan b. untuk perkiraan terhadap pelaksanaan pembangunan terutama potensi, prospek, hambatan dan resiko yang dihadapi

c. kesempatan untuk memilih berbagai alternative tentang cara terbaik dan kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik d. penyusunan skala prioritas e. adanya alat ukur, standar dan pengawasan atau evaluasi Dilihat dari aspek ekonomi adanya perencanaan memungkinkan untuk : a. penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas secara efektif dan efisien b. output yang maksimal dan resources yang tersedia termanfaatkan c. adanya perkembangan ekonomi yang mantap dan stabil. Kenapa dilakukannya perencanaan ekonomi ? a. keyakinan ideology politik (Negara berkembang cenderung menganut falsafah masyarakat yang sosialis) b. belum sempurnanya ata lemahnya mekanisme pasar (sehingga tidak mendorong adanya ekonomi yang sehat) c. perubahan struktur ekonomi (infleksibelitas supply, daya absorpasi rendah, kesempatan kerja terbatas, dll) d. tingkat investasi yang masig rendah e. belum berkembangnya kemampuan wirausaha f. teknologi yang masih rendah. 2.2 Pengertian dan fungsi perencanaan pembangunan · Perencanaan adallah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. · Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif · Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan bagaimana, dimana dan oleh siapa · Perencanaan adalah “melihat kedepan dengan mengambil berbagai pilihan alternative dari kegiatan untuk mencapai tujuan agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan” · Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas untuk mencapai keadaan keadaan social ekonomi yang lebih baik, secara efektif dan efisien · Perencanaan pembangunan adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin. Ciri perencanaan pembangunan : o · Berisi upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi o · Meningkatnya pendapatan perkapita o · Merubah struktur ekonomi o · Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat o · Pemerataan pembangunan Apapun definisi perencanaan pembangunan, menurut Bintoro Tjokroamidjojo, manfaat perencanaan adalah : · · Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan · · Dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi seminim mungkin · · Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik · · Dengan perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya · · Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu pengawasan dan evaluasi · · Penggunaan dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien dan efektif. Diusahakan dihindarinya keborosan-keborosan. Suatu usaha untuk mencapai output/ hasil secara maksimal daripada sumber-sumber yang tersedia · · Dengan perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang terus menerus dapat ditingkatkan · · Dengan perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi, menghadapi siklis konjungtur Adapun rumusan tujuan kebijakan pembangunan dan target yang lebih spesifik untuk tujuan pembangunan yaitu: · Pembanguna sumber daya insani merupakan tujuan pertama kali dari kebijakan pembangunan · Perluasan produksi yang bermanfaat · Perbaikan kualitas hidup dengan memberikan prioritas pada 3 hal yakni terciptanya lapangan kerja, sistem keamanan yang luas dan pembagian kekayaan dan pendapatan yang merata. · Pembanguana yang seimbang yakni harmonisasi antar daerah berbeda dalam satu Negara dan antar sektor ekonomi · Teknologi baru yakni berkembangnya teknologi tepat guna yang sesuai kondisi dan aspirasi negara · Berkurangnya ketergantungan pada dunia luar dan dengan semakin menyatunya kerjasama yang solid dalam Negara. Menurut (M. hatta) yang dituju dengan ekonomi berencana dan planning ialah mengadakan suatu perekonomian nasional yang diatur, yang direncanakan tujuannya dan jalannya. Produksi harus disesuaikan dengan keperluan social dengan demikian dalam perencanaan pembangunan terkandung 5 (lima) hal : a. Masalah-masalah pembangunan suatu Negara atau masyarakata dan sumber-sumber pembangunan yang dapat diusahakan b. Tujuan dan sarana rencana yang ingin dicapai c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sarana melihat penggunaan sumber-sumber dan alternative yang terbaik d. Penterjemahan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan secara konkrit e. Jangka waktu pencapaian tujuan Ada 3 (tiga) unsure penting dalam perencanaan pembangunan : a. Koordinasi b. Konsistensi antara berbagai variabel social ekonomi suatu masyarakat c. Penetapan skala prioritas 2.3 Klasifikasi perencanaan a. Planning by perspective memberikan gambaran tentang prospek perkembangan keadaan masa depan, suatu proyeksi) b. Planning by inducement (planning through the market) mendorong atau mempengaruhi melalui kebijakan atau menggunakan mekanisme pasar kegiatan social ekonomi masyarakat, misalnya operasi pasar dll c. Planning by direction, pemerintah akan melakukan perencanaan yang ketat/tegas untuk mencapai tujuan tertentu misalnya memberikan binding directives mengenai rencana konsumsi dan produksi d. Complete control planning, pemerintah menetapkan secara tegas pola investasi, produksi, distribusi dan konsumsi Keterbatasan birokrasi pemerintah, kompleksitas ekonomi masyarakat memberikan kecendrungan untuk menggunakan mekanisme pasar/harga dalam perencanaan. Hal ini mempengaruhi pilihan tentang tingkat dan derajat peranan yang dilakukan pemerintah dalam kegiatan dan perkembangan social ekonomi. 2.4 Unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan 1. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan (disebut juga tujuan, arah, dan prioritas pembangunan) Tujuan perencanaan pembangunan a. Perumusan tujuan pembangunan merupakan komponem utama untuk keperluan penggunaan sumber-sumber pembangunan kepada alokasi keperluan investasi b. Rumusan penetapan tujuan tergantung pada prefensi atau pilihan politik, social, dan ekonomi masyarakat dan tingkat perkembangan pembangunan c. Untuk mengatasi persaingan (teknologi, lapangan kerja dll) d. Merupakan suatu putusan politik. 2. Adanya kerangka rencana (disebut juga kerangka makro) dalam hal ini dihubungkan berbagai variable pembangunan seta implikasinya. 3. Perkiraan sumber pembangunan khususnya sumber pembiayaan 4. Adanya uraian tentang kebijaksanaan yang konsisten. Kebijaksanaan perlu dirumuskan dan dilaksanakan, harus serasi dan konsisten (terutama kebijakan fiskal, anggaran, moneter, harga dan kebijakan sector lainnya) 5. Program investasi (terutama plan targets dan development target) 6. Adanya administrasi pembanguanan ( termasuk didalamnya penelaahan terhadap mekanisme dan kelembagaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan) Jan Tinbergen, mengemukakan ada 4 (empat) tujuan pokok dalam perumusan tujuan kebijaksanaan strategis dalam pembangunan : a. Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangunan b. Disadarinya potensi serta manfaat pembangunan baik oleh kalangan pemerintah, dunia usaha maupun masyrakat umum. c. Terlaksananya sejumlah investasi dalam kelompok “dasar” d. Terlaksananya langkah-langkah kebijaksanaan dalam rangka memberikan kemudahan dan dorongan bagi kegiatan dan investasi swasta. Tahap-tahap perencanaan ekonomi : 1. menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan ekonomi tersebut, diantaranya untuk pertumbuhan, penciptaan kesempatan kerja, distribusi pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan sebagainya. 2. mengukur ketersediaan sumberdaya-sumberdaya yang langka selama periode perencanaan tersebut, misalnya : tabungan, bantuan luar negeri, penerimaan pemnerintah, penerimaan ekspor, tenaga kerja yang terlatih, dan lain-lain. 3. memilih berbagai cara (kegiatan dan alat) yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Pada tahap ini ditetapkan proyek-proyek investasi seperti jalan raya, jaringan irigasi, pabrik-pabrik, pusat-pusat kesehatan. Selain itu juga perencanaan nasional tentang kebijakan harga, seperti nilai kurs, tingkat bunga, upah, pengaturan pajak, subsidi, dan lain-lain. 4. mengerjakan proses pemilihan kegiatan-kegiatan yang mungkin dan penting untuk mencapai tujuan nasional (welfare function) tanpa terganggu oleh adanya kendala-kendala sumberdaya dan organisasional. Dalam proses perencanaan pembangunan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain : a. Penyusunan rencana harus terdapat unsur : Ø . Tinjauan keadaan Ø . Perkiraan keadaan (forcasting) Ø .Penetapan tujuan rencana (plan objectivies) Ø . Identifikasi kebijakan/kegiatan usaha Ø . Persetujuan penyususn rencana b. Penyusunan program, dalam hal ini penyusunannya lebih terperinci mengenai tujuan dan sasaran dalam jangka waktu tertentu, yaitu jadwal kegiatan, pembiayaan dan menetapkan lembaga/instansi yang akan melakukan program-program pembangunan (proyek). Dengan demikian rencana mempunyai kedudukan yang legal dalam pelaksanaannya. c. Pelaksanaan rencana perlu diikuti implikasi pelksanaannya dan secara terus menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian. d. Dalam pengawasan atau pelaksanaan rencana : Ø Mengusahakan agar pelaksanaannya sesuai dengan rancangan Ø Kalau ada penyimpangan, seberapa jauh dan apa penyebabnya. Ø Tindakan korektif terhadap penyimpangan-penyimpangan. Evaluasi dilaksanakan secara terus menerus yang fungsinya untuk membantu proses perencanaan pembangunan agar kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangannya dapat diidentifikasi yang akhirnya untuk perbaikan rencana atau program. 2.5 hambatan dalam perencanaan pembangunan 1. Adanya ciri-ciri negara yang terbelakang (keadaan politik yg tidak stabil, pengangguran yang tinggi, pendapatan perkapita rendah dll) 2. Lingkaran setan kemiskinan. Menurut R. Nurkse bahwa lingkaran setan pada pokoknya berasal dari fakta behwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan keterbelakangan perekonomian. Lingkaran tersebut dapat dijelaskan pada gambar berikut : Produktivitas rendah ►Pendapatan rendah ► Permintaan rendah ► Tabungan rendah ► Investasi rendah ► Kurang modal ► Produktivitas rendah. 3. Tingkat pembentukan modal yang rendah 4. Hanbatan sosio-budaya, yaitu kebanyakan negara-negara berkembang memiliki lembaga sosial dan sikp hidup yang tidak menunjang pembangunan ekonomi. 5. Effek dari globalisasi menjadikan komunikasi antar masyarakat maju dengan masyarakat berkembang semakin mudah tetapi menimbulkan hasrat dari masyarakat negara berkembang ingin meniru pola konsumsi negara maju disebut demonstration effect. 6. Dampak kekuatan internasional. Myint, Prebish, Singer, Lewis & Myrdall telah mengembangkan teori tentang penghisapan negara-negara terbelakang secara internasional. Bahwa : “di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang; akibatnya keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju”. 2.6 Prinsif –prinsif Good Governance Terdapat 14 (empat belas) prinsif yang dapat terhimpun dari telusuran wacana good governance, yaitu : 1. Tata pemerintahan yang berwawasan kedepan (visi strategis) 2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparansi) 3. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat 4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab 5. Tata pemerintaha yang mendukung supermasi hukum 6. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada consensus 7. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi 8. Tata pemerinatahan yang cepat tanggap 9. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumberdaya secara efisien dan efektif 10. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi 11. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat 12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada mengurangi kesenjangan 13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup 14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar Prinsif – prinsif good governance sebagaimana tersebut diatas hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan public. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut : 1. Pemerintah Ø Menciptakan kondisi politik, ekonomi dan social yang stabil Ø Membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan Ø Menyediakan public service yang efektif dan accountable Ø Menegakkan ham Ø Melindungi lingkungan hidup Ø Mengurus standar kesehatan dan keselamatan public 2. Sektor seasta Ø Menjalankan industry Ø Menciptakan lapangan kerja Ø Menyediakan insentif bagi karyawan Ø Meningkatkan standar hidup masyarakat Ø Memelihara lingkungan hidup Ø Mentaati peraturan Ø Transfer ilmu pengetahuan dan tekhnologi kepada masyarakat Ø Menyediakan kredit bagi UKM 3. Masyarakat madani Ø Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindung Ø Mempengaruhi kebijakan public Ø Sebagai saarana chek dan balance pemerintah Ø Mengawasi penyalahgunaan kewenangan social pemerintah Ø Mengembangkan SDM Ø Sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. a. Strategi dan Perencanaan Ekonomi Strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas faktor – faktor (variabel) yang akan dijadikan faktor / variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan (Surono, 1993). Babarapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah : a. Strategi Pertumbuhan Di dalam pemikiran ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan. Selanjutnya dianggap bahwa dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan. Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya. Strategi ini disebut strategi pertumbuhan. b. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan Keadaan sosial antara si kaya dan si miskin mendorong para ilmuwan untuk mencari alternatif. Alternatif baru yang muncul adalah strategi pembangunan pemerataan. Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang menonjol pada pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dengan kata lain, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang berada “diatas” (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang seperti pengangguran masal, kemiskinan struktural dan kepincangan sosial. c. Strategi Ketergantungan Teori ketergantungan muncul dari pertemuan ahli-ahli ekonomi Amerika Latin pada tahun 1965 di Mexico City. Menjelaskan dasar-dasar kemiskinan yang diderita oleh negara-negara sedang berkembang, khususnya negara-negra Amerika Latin. Yang menarik dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota,corepriphery yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang. Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. d. Strategi yang Berwawasan Ruang Pada argumentasi Myrdall dan Hirschman terdapat dua istilah yaitu “back-wash effects”dan “spread effects” . “Back-wash Effects” adalah kurang maju dan kurang mampunya daerah-daerah miskin untuk membangun dengan cepat disebutkan pula oleh terdapatnya beberapa keadaan yang disebut Myrdall. “spread effects” (pengaruh menyebar), tetapi pada umumnya spread-effects yang terjadi adalh jauh lebiih lemah dari back-wash effectsnya sehingga secara keseluruhan pembangunan daerah yang lebih kaya akan memperlambat jalnnya pembangunan di daerah miskin. Perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut adalah bahwa Myrdall tidak percaya bahwa keseimbangan daerah kaya dan miskin akan tercapai, sedangkan Hirschman percaya, sekalipun baru akan tercapai dalam jangka panjang. e. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya dokumen: Employment, Growth, and Basic Needs : A One World Problem. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pemenuhan kebutuhan pokok dan sejenisnya. 2.6 Pembangunan ekonomi daerah 1. Pengertian pembangunan ekonomi daerah Pembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan,baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya.Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah. Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional1 adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalah diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalah juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan, sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model–model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Pengembangan Kawasan Andalan dalam pelaksanaannya tidak secara efektif dikembangkan. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadang masalah-masalah lainnya. 2. paradigma baru teori pembangunan daerah Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Sasaran yang dituju dari kajian adalah: a. mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan kawasan andalan; b. mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan karakter daerah; c. menyusun masukan bagi kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan andalan. 3. teori pertumbuhan dan pembangunan daerah Pada tahap ini, analisis dilakukan untuk mengidentifikasi potensi, pengelolaan, faktor kunci dan pola keterkaitan rantai nilai dalam pengembangan kawasan, dan program-program sektoral propinsi di tiap kawasan andalan. 1. Kawasan Andalan Rengat Kuala Enok (Kawan RKE) Sektor yang berperan penting adalah pertanian dan industri yang dikembangkan melalui sistem keterpaduan. Dari sisi pengembangan, Kawan RKE lebih memperhatikan pada faktor kunci SDM, pasar dan pengembangannya, akses terhadap modal dan infrstrutkur, kerjasama antarinstitusi, serta iklim usaha. Faktor R&D sebagai tulang punggung kawasan belum diperhatikan. Keterkaitan agroindustri sendiri, sebagai industri pendorong, lebih tercipta pada hulu-hilir produksi-industri-pasar. Program-program sektoral sebagian besar berada di tingkat propinsi dan banyak terkait pada faktor akses ketersediaan faktor produksi. Faktor kunci SDM, R&D, pasar, dan iklim usaha kurang diperhatikan. Bahkan faktor kerjasama dan kemitraan tidak diperhatikan sama sekali. Keterkaitan program-program sektoral itu sendiri lebih berada pada komponen penunjang, terutama infrastruktur, dibandingkan dengan komponen utama. Aktivitas output tidak ada sama sekali. 2. Kawasan Andalan Priangan Timur (Kawan Priatim Kawan Priatim mempunyai empat sektor bisnis inti, yaitu agribisnis, kelautan, pariwisata, dan industri kecil menengah, yang dalam pengelolaannya bermuara padaPembangunan ekonomi daerah di era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, seperti masalah kesenjangan dan iklim globalisasi. Yang disebut belakangan ini menuntut tiap daerah untuk mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kesenjangan dan globalisasi berimplikasi kepada propinsi dan kabupaten/kota, untuk melaksanakan percepatan pembangunan ekonomi daerah secara terfokus melalui pengembangan kawasan dan produk andalannya. Percepatan pembangunan ini bertujuan agar daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah. Kawasan Andalan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional1 adalah suatu kawasan yang dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan antardaerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang diandalkan sebagai motor penggerak pengembangan wilayah. Kawasan Andalah diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya. Kawasan andalah juga diharap mampu bersaing di dalam dan luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan produk unggulan yang kompetitif di pasar domestik maupun global, yang didukung sumber daya manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, informasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan tidak secara efektif dikembangkan, sehingga tidak pernah dapat diukur keberhasilannya. Maka dibutuhkan model–model pengembangan ekonomi daerah dengan pendekatan kawasan andalan, yang memiliki konsep pengembangan yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi kawasan dan kemampuan pengembangan kawasan. Pengembangan Kawasan Andalan dalam pelaksanaannya tidak secara efektif dikembangkan. Program pengembangan wilayah telah banyak dikembangkan, namun kurang optimal, karena menekankan pada sisi pengelolaan project oriented, kurang terfokus pada kesinambungan program jangka panjang, serta terhadang masalah-masalah lainnya. 3. paradigma baru teori pembangunan daerah Tujuan kajian ini adalah mengembangkan model pengelolaan dan pengembangan keterkaitan program dalam pengembangan ekonomi daerah berbasis kawasan andalan. Sasaran yang dituju dari kajian adalah: a. mengidentifikasi prinsip dasar pengembangan kawasan andalan; b. mengidentifikasi faktor kunci dalam pengembangan kawasan andalan sesuai dengan karakter daerah; c. menyusun masukan bagi kebijakan 4. perencanaan pembangunan daerah Adapun faktor-faktor kunci untuk mengembangkan kawasan andalan, meliputi: 1. pengembangan SDM; 2. penelitian dan pengembangan; 3. pengembangan pasar, 4. akses terhadap sumber input atau faktor produksi, 5. adanya keterkaitan, kerjasama, dan kemitraan, 6. klim usaha yang kondusif.5. Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah Selanjutnya konsep pengembangan wilayah setidaknya didasarkan pada prinsip: ü berbasis pada sektor unggulan ü dilakukan atas dasar karakteristik daerah; ü dilakukan secara komprehensif dan terpadu; ü mempunyai keterkaitan kuat ke depan dan ke belakang; ü dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Pengembangan suatu wilayah harus berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal, sekaligus mengantisipasi perkembangan eksternal. Faktor-faktor internal meliputi pola-pola pengembangan SDM, informasi pasar, sumber daya modal dan investasi, kebijakan dalam investasi, pengembangan infrastruktur, pengembangan kemampuan kelembagaan lokal dan kepemerintahan, serta berbagai kerjasama dan kemitraan. Sedangkan faktor eksternal meliputi masalah kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas otonomi daerah, perdagangan bebas, serta otonomi daerah. Pengelolaan pengembangan kawasan andalan pada dasarnya adalah meningkatkan daya saing kawasan dan produk unggulannya. Idealnya pengelolaan kawasan dimulai dengan menentukan visi dan misi pengembangan kawasan andalan. Kemudian disusun strategi pengembangan, serta mengembangkan hubungan pemerintah dan dunia usaha. Dalam hal ini diperlukan beberapa kebijakan, meliputi: 1) kebijakan investasi, yang terkait dengan produk unggulan kawasan, insentif, dan promosi; 2) kebijakan pengembangan kawasan, yang dilaksanakan melalui identifikasi faktor penentu pengembangan industri, formulasi visi pengembangan industri daerah, dan identifikasi strategi pendukung yang sesuai; 3) kebijakan perdagangan, yang mengatur hubungan perdagangan antardaerah dan antarsektor, serta meminimalisasi hambatan-hambatannya; 4) kebijakan pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik (SDM); 5) kebijakan pengembangan kelembagaan, yang mencakup mekanisme pengambilan keputusan dilingkungan pemerintah, penciptaan regulasi, dan sosial dan budaya masyarakat. 6) Peran pemerintah dalam pembangunan daerah Pengembangan wilayah merupakan berbagai upaya untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil kesenjangan pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan adalah: 1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya, yaitu: · pengembangan wilayah berbasis sumberdaya · pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; · pengembangan wilayah berbasis efisiensi; · pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan. 2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang, yang membagi wilayah ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi. 3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini menekankan kerjasama antarsektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan cluster. Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. Cluster yang berhasil adalah cluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Rosenfeld (1997) mengidentifikasi karakteristik cluster wilayah yang berhasil, yaitu adanya spesialisasi, jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan dan serta pendidikan, mempunyai tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi. Untuk mengembangkan cluster, perlu dilakukan beberapa tindakan, yaitu : a. memahami kondisi dan standar ekonomi kawasan; b. menjalin kerjasama c. mengelola dan meningkatkan pelayanan; d. mengembangkan tenaga ahli; e. mendorong inovasi dan kewirausahaan; dan f. mengembangkan pemasaran dan memberi label khas bagi kawasan.